BANYUWANGI, PESAN-Trend.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menjadi wadah utama bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka agar sampai ke pemerintah daerah. Lembaga ini menjalankan perannya melalui berbagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang dibentuk sesuai bidang kerja masing-masing.

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, DPRD Banyuwangi membagi kinerja anggotanya ke dalam empat komisi, yakni Komisi I, II, III, dan IV. Masing-masing komisi memiliki fokus berbeda sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

Komisi I DPRD Banyuwangi merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan dan hubungan masyarakat. Komisi ini menjadi garda depan dalam membahas berbagai kebijakan publik, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, serta hubungan antarinstansi.

• DPRD Banyuwangi Soroti Dugaan Keracunan MBG Di MAN 1 BANYUWANGI, Zamroni Desak Pengawasan Diperketat

• Ruliyono Siap Kawal Pembentukan Dana Abadi Daerah, Mulai Bergulir di DPRD Banyuwangi

• Digitalisasi Bansos Dimulai Tahun Depan, DPRD Pastikan Pengawasan Ketat, Pelaksanaan Digitalisasi Ba

Selain berperan dalam pembentukan regulasi daerah, Komisi I juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. Komisi ini kerap menjadi jembatan antara warga dan pemerintah ketika muncul persoalan pelayanan publik, administrasi kependudukan, hingga dinamika sosial di tingkat lokal.

Saat ini, Komisi I DPRD Banyuwangi dipimpin oleh politisi Partai Golkar Marifatul Kamila. Ia dibantu oleh Yayuk Banar Sri Pangayom dari PDIP sebagai Wakil Ketua dan Riccy Antar Budaya dari Partai Demokrat sebagai Sekretaris.

Kinerja pimpinan komisi ini diperkuat oleh sembilan anggota, yaitu Priyo Santoso dan H. Susianto dari PKB, Ficky Septalinda serta Bagus Amerta Dewa dari PDIP, Fadhan Nur Arifin dari Demokrat, Dimas Bagus Segara dan Muhammad Aghistni MS dari NasDem, serta dua legislator dari Gerindra, Abdul Ghofur dan Suprayogin.

Dua belas legislator inilah yang menjadi penggerak utama Komisi I DPRD Banyuwangi. Melalui rapat kerja, koordinasi lintas instansi, serta penyerapan aspirasi di lapangan, mereka berupaya memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan, Komisi I terus memperkuat peran DPRD sebagai rumah rakyat, tempat di mana suara masyarakat Banyuwangi dikumpulkan, dibahas, dan disalurkan menjadi kebijakan yang berpihak pada publik.(Ver)