BANYUWANGI, PESAN-Trend.CO.ID - Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 memasuki tahapan penting di lingkungan DPRD Banyuwangi. Seluruh komisi di parlemen daerah ini telah merampungkan rangkaian rapat kerja bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) dan menyampaikan hasilnya dalam rapat paripurna internal.

Agenda paripurna yang berlangsung pada awal pekan itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah. Ia menjelaskan, penyampaian hasil rapat kerja komisi merupakan tahap strategis untuk merumuskan prioritas kebijakan anggaran daerah.

“Setiap komisi telah menyampaikan catatan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan bersama OPD terkait. Semua masukan akan menjadi panduan dalam penyusunan final RAPBD 2026,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.

• Komisi II DPRD Banyuwangi Dorong Evaluasi Total Program OPD dalam RAPBD 2026

• Pemangkasan Anggaran, DPRD Banyuwangi Desak Fokus pada Layanan Publik, Dan Kurangi Acara Seremonial.

• Komisi II Soroti Pelemahan Kinerja Pertanian, Minta Pemkab Perkuat Program dan Anggaran 2026

Dalam forum paripurna internal itu, masing-masing komisi menugaskan juru bicara untuk mempresentasikan hasil kajian. Komisi I menunjuk Yayuk Banar Sri Pangayom, untuk membacakan laporan mereka. Komisi II mengutus Sri Yuliani sebagai penyampai hasil telaah terhadap program OPD mitra. Pada sesi berikutnya, Komisi III menugaskan Dhea Sartika, sementara Komisi IV menghadirkan Yuliawan Bambang Sukiyanto untuk menyampaikan poin-poin utama yang menjadi catatan dan rekomendasi.

Laporan dari empat komisi tersebut mencakup evaluasi program kerja OPD, penajaman target kinerja daerah, hingga usulan prioritas pembangunan. Seluruh rangkuman hasil pembahasan akan dibawa dalam proses finalisasi RAPBD sebagai dasar pengambilan keputusan unsur pimpinan DPRD.

Melalui alur rapat berjenjang tersebut, DPRD menegaskan komitmennya memastikan anggaran daerah tahun 2026 tersusun berdasarkan kajian komprehensif, aspirasi masyarakat, serta kebutuhan strategis pembangunan Banyuwangi. Tahapan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penganggaran yang melekat pada lembaga legislatif daerah.