Banyuwangi, PESAN-Trend.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan serius dalam penyusunan APBD 2026 setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi nasional yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, dengan pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp665 miliar.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak bisa menjadi alasan melemahkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Situasi pengurangan anggaran harus dihadapi dengan penataan program yang tepat sasaran. Efisiensi tidak boleh memukul kesejahteraan warga, karena itu menjadi pondasi stabilitas perekonomian daerah,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

• Komisi II Soroti Pelemahan Kinerja Pertanian, Minta Pemkab Perkuat Program dan Anggaran 2026

• Satlinmas Banyuwangi Dapat Penguatan SDM, DPRD Jatim Dorong Peran Strategis di Masyarakat

• Banyuwangi Dipuji di Forum Nasional: Geopark Ijen Dianggap Layak Jadi yang Terbaik di Dunia

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Tersebut, juga menyoroti komposisi belanja modal daerah yang masih dinilai kurang ideal. Berdasarkan regulasi Kemendagri, porsi belanja modal semestinya mendekati angka 40 persen dari APBD. Namun, Banyuwangi dinilai masih tertinggal dalam pemenuhannya.

Pada tahun 2025, porsi belanja modal hanya tercatat sekitar 12,5 persen, sebelum dinaikkan menjadi 22,5 persen melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Siti berharap tahun anggaran berikutnya terjadi peningkatan signifikan demi memperkuat pembangunan fasilitas publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Belanja modal itu wujud keberpihakan pada kebutuhan warga, seperti infrastruktur dasar dan fasilitas layanan umum. Ini harus menjadi fokus saat fiskal daerah tertekan,” jelasnya.

Selain mendorong penataan struktur belanja, DPRD juga meminta pemerintah daerah meninjau ulang kegiatan-kegiatan seremonial. Menurut Siti, penyelenggaraan festival hingga acara hiburan berskala besar sebaiknya dipertimbangkan ulang ketika daerah sedang memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami tidak menolak kegiatan promosi. Namun, saat kebutuhan dasar warga masih menjadi pekerjaan besar, efisiensi anggaran harus dijalankan secara konsisten,” tegasnya. “Saat ini yang paling utama adalah masyarakat bisa hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.”

Dengan berbagai penyesuaian kebijakan anggaran, DPRD berharap eksekutif tetap memprioritaskan program-program yang memberikan dampak nyata, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pembangunan fasilitas publik. Kebijakan efisiensi dianggap menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara maksimal dan terukur.(VERIKURNIAWAN)