BANYUWANGI, PESAN-Trend.CO.ID - Upaya peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) terus menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Banyuwangi. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Dorongan ini muncul di tengah kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan anggaran dan pengurangan transfer dana ke daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus berpikir kreatif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Salah satu potensi yang kini menjadi sorotan adalah pengembangan bisnis galangan kapal di Bumi Blambangan. DPRD Banyuwangi menilai sektor ini memiliki prospek cerah mengingat posisi strategis Banyuwangi yang memiliki lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, jalur tersibuk kedua di Indonesia.

• Ratusan Alumni PPG Prajabatan Banyuwangi Belum Terserap, DPRD Minta Pemkab Ambil Langkah Serius

• DPRD Banyuwangi Dalami Raperda Inovasi Daerah, Bahas Ketentuan Sanksi dan Landasan Hukum

• DPRD Banyuwangi Bahas Sinkronisasi Kebijakan Keimigrasian Bersama Deputi Kemenko Polhukam

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya, mengungkapkan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta PT Dumas Tanjung Perak Shipyard.

“Rapat ini kami gelar untuk membahas penyelesaian persoalan antara PT Trabasti dan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard. Penyelesaian ini penting karena berkaitan langsung dengan potensi PAD Kabupaten Banyuwangi,” ujar Febri.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, PT Trabasti sejatinya pernah menjalankan usaha galangan kapal di Banyuwangi, namun belum menunjukkan hasil optimal. Dalam struktur kepemilikan sahamnya, Pemkab Banyuwangi menguasai 51 persen, sementara 49 persen dimiliki oleh PT Dumas Surabaya sebagai mitra kerja.

“Komisi III DPRD bersama SKPD terkait berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar bisnis ini dapat berjalan kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah,” tegas Febri.

Langkah DPRD Banyuwangi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim lokal sekaligus membuka peluang investasi baru yang mampu memperkuat basis ekonomi daerah.(Ver)