BANYUWANGI, PESAN-Trend.CO.ID– Upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Polhukam RI, I.N.G Surya Mataram, ke DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (15/10/2025).

Kehadiran rombongan Kemenko Polhukam disambut langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, bersama Ketua Komisi I, Marifatul Kamila, dan anggota Komisi IV, Zamroni. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan produktif, membahas sejumlah isu strategis mulai dari pembangunan lembaga pemasyarakatan baru hingga peningkatan layanan keimigrasian di Banyuwangi.

Dalam pertemuan itu, Marifatul Kamila menjelaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menangani permasalahan over kapasitas di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Rencana pembangunan lapas baru pun tengah dibahas bersama pemerintah daerah.

• Bapemperda DPRD Banyuwangi Bahas Usulan Raperda Pengelolaan Dana Abadi Daerah dan Matangkan Propempe

• Terjebak Api Saat Sakit, Warga Srono Meninggal Dunia Dalam Kobaran Api

• Kolaborasi Petugas dan Relawan, Tumpahan Solar di Genteng Berhasil Diatasi dalam Waktu Singkat

“Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lahan sekitar 2,1 hektare, namun masih perlu tambahan hingga 4–5 hektare agar memenuhi standar pembangunan lapas yang layak,” terang Marifatul, yang akrab disapa Rifa.

Selain soal lapas, pembahasan juga mengerucut pada urgensi keberadaan Kantor Imigrasi di Banyuwangi. Hal ini dinilai krusial menyusul ditetapkannya kembali Bandara Banyuwangi sebagai bandara internasional, yang akan berdampak pada peningkatan mobilitas wisatawan dan tenaga kerja asing.

“Layanan keimigrasian yang optimal sangat dibutuhkan. Saat ini, Kantor Imigrasi masih menempati Unit Layanan Paspor (ULP) di Ketapang. Kami berharap segera ada fasilitas yang lebih representatif,” imbuhnya.

DPRD Banyuwangi, lanjut Rifa, berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan agar kebutuhan tersebut dapat segera terwujud.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenko Polhukam, antara lain Kabag Inspektorat Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDMA Ahli Muda Ellena Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, dan ADC Adam Firdaus. Turut mendampingi pula Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam penyediaan fasilitas publik yang mendukung tata kelola hukum dan keimigrasian yang lebih baik di Banyuwangi.