Lumajang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka Mendengarkan Pidato Ketua DPR RI Dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, dan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2024 Beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, bertempat di Gedung DPRD Lumajang, Rabu (16/8/2023).

Acara tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Lumajang, H.Bukasan, dan didampingi Ketua DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga beserta jajaran dan anggotanya.

Sementara, dalam Badan Eksekutif turut hadir Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, beserta Jajaran Forkopimda Lumajang, Sekertaris Daerah Lumajang Agus Triyono, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Lumajang.

• Kepala DPMD Tegaskan Belum Ada Laporan Resmi Terkait Pemilihan

• Momen Saling Menyayangi Antara Bupati Ipuk Dan Veteran Dalam Tasyakuran HUT RI Ke 78

• Mendagri Ungkap Kades Nakal Yang Gunakan Dana Desa Untuk Karaoke

Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan, bahwa bahwa Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi dan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

Oleh sebab itu, kebijakan fiskal ke depan dirancang bertujuan untuk mempercepat target prioritas pembangunan nasional. selain itu, agenda transformasi ekonomi, juga termasuk hilirisasi sumber daya alam akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut," terangnya

Presiden Jokowi juga menyampaikan, Arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan atau mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

"APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," ungkapnya.

Di penutupan pidatonya, Presin RI berharap agar pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani saat membuka Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 mengatakan, bahwa pada masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan meneruskan pembahasan tiga belas Rancangan Undang Undang yang masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan Rancangan Undang Undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

"DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut, secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat," ujarnya (Kominfo-lmj/Bob)