Kota Madiun, Pesantrend.co.id - Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) merupakan Organisasi sayap Partai Gerindra yang mempunyai tugas menjaring Aspirasi Masyarakat (Asmara), bersama APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Kota Madiun, mendapat langsung berbagai keluhan dan aspirasi dari seluruh paguyuban pedagang pasar tradisional di Kota Madiun.

Keluhan yang ada disampaikan oleh Subagyo T.A. sebagai Ketua Paguyuban Pasar se-Kota Madiun, tentang retribusi pada masa akhir jabatan Wali Kota sebelumnya, Pemkot Madiun sempat memberikan keringanan sebesar 60% pada tahun 2023. 

• Asistensi Polda Jatim, Warga Kelurahan Winongo Bangkitkan Keamanan Secara Mandiri

Menurutnya, di tahun 2024, juga disampaikan akan ada penundaan pembayaran hingga tahun 2025. Namun faktanya, setelah pergantian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) semua itu berubah.

"Disini justru muncul tekanan bagi seluruh pedagang pasar untuk segera membayar retribusi. Jika tidak, mereka akan menerima surat peringatan dan terancam kehilangan lapaknya,"ungkapnya, Selasa (1/7) malam.

Selain itu, pemberian SP secara bertahap hingga SP3 yang bisa menimbulkan kekhawatiran serius, sebab disebutkan bahwa setelah SP3, kios akan dieksekusi oleh pihak pemerintah daerah. 

"Hal ini tentu sangat meresahkan para pedagang kecil, yang merasa tidak pernah mengontrakkan lapaknya kepada pihak lain," tandas Subagyo T.A.

Lebih jauh, ia juga menambahkan bahwa tindakan semacam ini dinilai mencerminkan adanya kesewenang-wenangan terhadap masyarakat kecil, khususnya para pedagang tradisional. 

"Alih-alih memberikan pembinaan atau klarifikasi, pihak dinas justru mengambil langkah represif yang berpotensi mengancam mata pencaharian rakyat kecil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Papera Kota Madiun yang juga Sekretaris APPSI, Dimas Ramdhana Prasetya (Dampo), menanggapi keresahan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi dari pedagang pasar untuk dicarikan solusi nyata. Rabu (2/7/2025).

"Seharusnya Pemerintah Kota Madiun lebih aktif memperhatikan kondisi pedagang pasar. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari seberapa banyak investor yang masuk, tetapi dari bagaimana perputaran uang di pasar tradisional bisa berjalan sehat dan stabil," tegas Dampo.

Menurut Dampo, banyak hal yang bisa dilakukan Pemkot Madiun untuk meningkatkan daya beli masyarakat di pasar tradisional tanpa harus menekan pedagang lewat retribusi. Beberapa inovasi di antaranya:

Mengadakan event atau festival pasar untuk menarik pengunjung

Memberikan pelatihan digital marketing bagi pedagang

Menggratiskan retribusi pasar dan parkir di kawasan pasar

Menyediakan pinjaman dengan bunga rendah

Mendorong program ASN (Aparatur Sipil Negara) berbelanja di pasar

Selain itu, Dampo juga menyoroti pentingnya perbaikan sarana dan prasarana di pasar, seperti kebersihan, fasilitas umum, dan pengelolaan parkir yang nyaman dan gratis agar pasar kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat.

Jika seluruh aspirasi ini terus diabaikan, Dimas menegaskan bahwa Papera Kota Madiun bersama APPSI akan menyampaikan laporan resmi ke tingkat nasional, termasuk kepada:

Kementerian Perdagangan RI

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI

Dampo juga mengkutip ucapan Mas Sudaryono selaku Ketua Umum PAPERA dan APPSI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.

"Kami akan mengawal aspirasi ini hingga ke pusat bila Pemerintah Kota tidak merespons. Ini bukan semata soal pedagang, tapi soal keadilan ekonomi rakyat kecil," pungkas Dampo. (Ara)