Fokus pada Kesehatan, Pendidikan, dan Penciptaan Lapangan Kerja, Ditopang Verifikasi Bansos serta Penambahan Kuota Beasiswa
Caruban-Pesantrend.co.id Pemerintah Kabupaten Madiun terus menunjukkan komitmen serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Madiun yang berlangsung di Ruang IT, Selasa (26/5/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH, ini menghadirkan narasumber dari Universitas Brawijaya Malang. Acara juga dihadiri Kepala Baperida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BPS, BPJS, perbankan, Baznas, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Merdeka (Unmer) Madiun.
Baca Juga :Ditemui usai rakor, Wakil Bupati Purnomo Hadi menyampaikan bahwa dirinya bersama Bupati Madiun telah melakukan sejumlah terobosan strategis untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, ada tiga aspek utama yang menjadi fokus, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kesehatan menjadi perhatian karena orang sakit rentan jatuh miskin. Pendidikan juga penting untuk membentuk pola pikir agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan, serta mendatangkan investor untuk membuka peluang kerja,” ujarnya.
Purnomo Hadi menambahkan, sebelum kepemimpinan saat ini, angka pengangguran dan kemiskinan Kabupaten Madiun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di bawah provinsi. Melalui berbagai kebijakan Bupati, saat ini kedua indikator tersebut sudah berhasil ditekan di bawah angka provinsi.
“Kita akan terus meningkatkan IPM agar tidak lagi berada di bawah provinsi,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Madiun juga menambah kuota beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah, membangun Sekolah Rakyat, serta routinely menggelar job fair. Pemerintah daerah juga melakukan verifikasi dan evaluasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Sudah ada kesepakatan untuk melakukan stikerisasi bagi penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran,” pungkas Wakil Bupati.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terukur dan berkelanjutan di Kabupaten Madiun.