Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas 3 Pilar pada Rabu (7/8/2024) pagi di GOR Tawangalun, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Acara ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan memantabkan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara ketiga pilar dalam menghadapi tantangan daerah. "Sinergitas ini bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Banyuwangi," ujarnya.

Rapat dihadiri oleh Forpimda Banyuwangi, Kepala BNN Kabupaten, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, tokoh agama, serta perwakilan dari lembaga pendidikan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga turut serta dalam acara ini.

Bupati Ipuk mengapresiasi kontribusi semua pihak dalam pembangunan Banyuwangi. Ia menyampaikan berbagai capaian positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dari 8,07% pada 2021 menjadi 6,54% pada 2024, serta peningkatan pendapatan per kapita dari 49,90 juta per tahun pada 2021 menjadi 58,08 juta per tahun pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi meningkat hingga 5,03% pada 2023, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,5 pada 2022 menjadi 73,79 pada 2023. Banyuwangi juga mempertahankan prestasinya sebagai pemerintah daerah berkinerja tertinggi di tingkat nasional selama enam tahun berturut-turut.

Bupati Ipuk juga mengungkap rencana pembangunan infrastruktur, termasuk alokasi anggaran sebesar Rp277 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, serta Rp86 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu, kehadiran kereta api Blambangan Express yang menghubungkan Banyuwangi dan Jakarta meningkatkan konektivitas wilayah tersebut.

"Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, perhatian juga diberikan pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan kasus TBC dan narkoba," terang Bupati Ipuk, sambil mengajak semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan dan menjaga keamanan serta ketertiban di Banyuwangi.

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-79, Bupati Ipuk berharap kepada masyarakat agar kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi pembelajaran dan UMKM di Banyuwangi.

Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat utama bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada rapat ini saja, tetapi terus berlanjut dalam berbagai program dan kegiatan di lapangan," ujar AKBP Dewa.

Kombes Faisol Wahyudi, Kepala Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Banyuwangi, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian pembangunan di Banyuwangi.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Banyuwangi atas dukungannya sehingga BNN Kabupaten berdiri.

"Kami berterima kasih kepada Pemkab Banyuwangi sehingga BNNK dapat berdiri di kota ini. Pada hari pertama operasional, BNNK langsung menunjukkan efektivitasnya dengan mengungkap dua jaringan narkoba," ungkapnya.

Sayangnya, salah satu kasus jaringan antar pulau yang terungkap hanya menemukan plastik berukuran 1 kilogram sebanyak 5 buah yang sudah tersebar. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat cepatnya perkembangan pembangunan di Banyuwangi yang dibayangi oleh peredaran narkoba. Kombes Faisol juga menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan teman sebaya, untuk memperkuat ketahanan sosial dan mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Suhardjono, S.H., M.H., yang diwakili Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Agus Hariyono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya bertugas melakukan penuntutan, tetapi juga menangani berbagai bidang lain seperti penyidikan kasus pidana umum, Pidana Khusus, intelijen, serta perdata dan tata usaha negara.

"Terkait sinergitas, Kejaksaan terlibat dalam sentra Gakkumdu pada pemilu sehingga berjalan baik. Kejaksaan juga melakukan pendampingan dalam program Jaga Desa terkait anggaran dana desa yang besar, melalui sosialisasi, koordinasi, serta berbasis IT untuk tindakan pencegahan yang bersifat preventif," papar Agus.

Dandim 0825 Banyuwangi, diwakili Kasdim Mayor (Kav) Suprapto, menyampaikan kekhawatirannya terkait bahaya judi online yang juga menimpa anggota TNI AD. "Kami memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, dan salah satu ancaman serius saat ini adalah judi online yang bisa merusak moral dan disiplin para anggota," tegas Suprapto.

Mayor Laut (P) Rochmat Abdullah, Palaksa Lanal Banyuwangi, menegaskan bahwa wilayah Banyuwangi memiliki dua kekuatan militer utama, yakni TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Laut (AL). Ia menekankan pentingnya kesiapan TNI AL dalam menghadapi situasi krisis yang memerlukan koordinasi cepat.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang baik, penanganan masalah bisa terhambat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut.

Muhfid dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan upaya pihaknya dalam menjaga stabilitas keuangan dan memberantas maraknya pinjaman online ilegal. "OJK telah membentuk satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan mengajak masyarakat untuk waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal, baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi," kata Muhfid.

Rangkaian kegiatan lebih menarik dengan bersama-sama melambaikan bendera merah putih dan bernyanyi lagu perjuangan. Acara yang dimoderatori oleh Sekda Banyuwangi, H. Mujiono, berjalan dengan lancar.