BANYUWANGI – Penegakan peraturan daerah tidak selalu harus dimulai dengan operasi penertiban. Dalam banyak persoalan, langkah yang lebih mendasaryaitu pemahaman antara aparat pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, mengenai aturan yang berlaku serta tanggung jawab masing-masing.

Semangat tersebut menjadi bagian dari sosialisasi peraturan daerah dan persetujuan umum yang diadakan di Balai Kecamatan Wongsorejo pada tanggal 21 Oktober 2026 lalu. Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi bagi unsur pemerintah dan aparat terkait untuk membahas penanganan masalah di tingkat wilayah.

Secara terpisah  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, S.Sos., M., menjelaskan bahwa izin umum memerlukan dukungan berbagai pihak. Penerapan aturan di lapangan akan lebih efektif jika pemerintah kecamatan dan desa memahami kewenangan, prosedur, serta langkah awal yang dapat dilakukan ketika menemukan dugaan pelanggaran.

• Menata Tanpa Mengabaikan Pedagang

• Penertiban Reklame Demi Menjaga Keindahan Dan Ketertiban Lingkungan

• Trotoar Kembali Untuk Pejalan Kaki

Kecamatan dan desa memiliki posisi strategis karena aparat di tingkat tersebut berinteraksi langsung dengan masyarakat. Persoalan umum penggunaan fasilitas, pemanfaatan jalur hijau, aktivitas perdagangan, dan gangguan sering kali pertama kali diketahui oleh warga atau perangkat setempat. Pemahaman yang baik membantu memastikan masalah yang diselesaikan dan diselesaikan melalui jalur yang benar.

Sosialisasi juga penting untuk mencegah perbedaan penafsiran mengenai peraturan. Tanpa koordinasi, penanganan permasalahan serupa berpotensi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Padahal, kepastian prosedur menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari perspektif pelayanan publik, pendekatan preventif memiliki nilai yang besar. Masyarakat yang memahami aturan sejak awal mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan perilaku tanpa harus menunggu tindakan penertiban. Bagi aparat, sosialisasi menjadi sarana penyampaian larangan, kewajiban, dan konsekuensi pelanggaran secara lebih jelas.

Meski demikian, sosialisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan pertemuan. Efektivitasnya perlu dilihat dari tindak lanjut di tingkat desa, konsistensi pengawasan, serta kemampuan aparat menjelaskan aturan kepada warga dengan mudah dipahami. Koordinasi juga harus memastikan bahwa penanganan di lapangan tetap menghormati hak masyarakat dan mengikuti prosedur hukum.

Pemerintah desa dapat berperan melalui komunikasi kepada warga, pemantauan kondisi lingkungan, dan pelaporan permasalahan kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, Satpol PP perlu memberikan dukungan teknis sesuai tugas dan kewenangannya, terutama ketika suatu masalah memerlukan penegakan peraturan daerah.

Wongsorejo menjadi contoh pentingnya membangun perdamaian dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika komunikasi berjalan baik, permasalahan yang dapat diidentifikasi lebih awal dan penyelesaiannya memiliki peluang lebih besar untuk dilakukan secara terukur.

“koordinasi memastikan berkala dan evaluasi bersama dapat membantu sosialisasi menghasilkan perubahan nyata. Ketertiban yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kehadiran petugas, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dan kesamaan langkah seluruh unsur pemerintahan,” tutup Yopi.