BANYUWANGI, PESAN-Trend.CO.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 yang berlokasi di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar, Rabu (8/10/2025).

Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran para legislator disambut hangat oleh pihak sekolah, guru, serta puluhan peserta didik yang tengah mengikuti kegiatan MPLS.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapat pendidikan yang layak.

• Komisi II DPRD Banyuwangi Gandeng Deretan Mitra Kerja Strategis Kawal Kesejahteraan Rakyat

• Ketua DPRD Banyuwangi: Santri Punya Peran Besar dalam Sejarah dan Masa Depan Bangsa

• Pengelola SPPG Tukangkayu Mangkir dari Sidak DPRD, Dewan Banyuwangi Ancam Panggil Hearing

“Sekolah rakyat ini adalah kebijakan afirmatif yang sangat baik. Karena berbasis asrama, maka kenyamanan siswa menjadi prioritas. Layanan pendidikan, fasilitas belajar, hingga kebutuhan sehari-hari mereka harus terpenuhi dengan baik,” ujar Patemo.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo ini menambahkan, fasilitas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Muncar terbilang lengkap. Di antaranya terdapat empat ruang kelas, ruang guru, laboratorium komputer dan IPA, kantin, dapur, ruang makan, serta sejumlah sarana pendukung lainnya.

Saat ini, sekolah tersebut menampung 73 peserta didik yang mengikuti MPLS, terdiri dari 50 siswa SD dan 23 siswa jenjang SMA, dengan 19 tenaga pendidik yang bertugas membimbing mereka.

Patemo menjelaskan, pemanfaatan fasilitas milik BPVP Muncar maupun Balai Diklat PNS Licin bersifat sementara, maksimal dua tahun. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana menyediakan lahan permanen di bekas area PDAU sebagai lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

“Kita dorong segera terealisasi agar Sekolah Rakyat memiliki gedung sendiri yang representatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Patemo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar memberi dampak signifikan terhadap pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.

“Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan kesejahteraan guru yang terjamin, saya optimis Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat,” pungkasnya.(Ver)