Banyuwangi, PESAN-Trend.CO.ID - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melepas sahamnya di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. Ia menilai langkah tersebut belum tepat dilakukan saat ini mengingat harga saham perusahaan tambang tersebut sedang berada pada titik rendah.

Dalam keterangannya usai mengikuti hearing perdana bersama manajemen PT Bumi Suksesindo (BSI), Michael menyebut nilai saham MDKA saat ini jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, jika dijual dalam kondisi pasar seperti sekarang, potensi keuntungan bagi daerah akan sangat minim.

“Posisi saham sedang turun. Kalau dijual sekarang hanya sekitar Rp2,4 triliun. Nilai seperti itu kurang memberikan manfaat maksimal untuk Banyuwangi,” ujar Michael.

• Komisi IV DPRD Banyuwangi Patemo, Investigasi Dugaan Pungli Komite Sekolah

• Dugaan Pemotongan Bansos di Banyuwangi, Legislator Gerindra Suwito Desak Penelusuran Tuntas

• Secara Musyawarah Mufakat, Zaki Al Mubarok Kembali Nakhodai BMPS Banyuwangi

Politisi Demokrat tersebut mengingatkan bahwa Pemkab pernah memiliki peluang mendapatkan nilai jauh lebih tinggi dari saham MDKA. Ia menyebut, berdasarkan catatannya, saham milik daerah sempat menyentuh kisaran setara Rp7 triliun.

“Perbedaannya sangat besar. Dulu nilainya bisa 7 triliun, sekarang hanya 2,4 triliun. Artinya ada potensi hilang 4 sampai 5 triliun. Itu angka luar biasa,” tegasnya.

Michael menilai, dalam konteks pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD), timing penjualan saham menjadi faktor penentu. Ia khawatir keputusan tergesa-gesa justru merugikan daerah karena menjual aset pada saat valuasi sedang melemah.

Menurutnya, Pemkab perlu memperhitungkan risiko fluktuasi nilai saham sebelum mengambil keputusan final. “Kita pernah membahas DAD, tapi saya ingatkan bahwa saham bisa naik dan turun. Kalau kita jual saat titik terendah, kita kehilangan peluang besar,” jelasnya.

Dalam pandangannya, daerah dapat membuat regulasi penggunaan hasil penjualan saham agar dana yang diterima tidak habis terpakai untuk kebutuhan jangka pendek. Ia juga membuka kemungkinan pembelian kembali saham publik yang dinilai potensial memberikan dividen.

“Saya hanya ingin daerah mendapat manfaat maksimal. Kalau nanti kurang, kita bisa beli lagi saham yang terbukti menghasilkan dividen,” tambah Michael.

Hearing perdana tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan lebih lanjut mengenai masa depan kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di MDKA sekaligus peluang pengembangan Dana Abadi Daerah. Pembahasan masih akan berlanjut pada pertemuan berikutnya.